• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sekretaris MA Inginkan Tata Persuratan dan Tata Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi

Print   Share on Facebook, keep online  Share on Google+  PDF

Sekretaris MA Inginkan Tata Persuratan dan Tata Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi

Yogkarta l pta-yogyakarta.go.id

Sistem tata persuratan dan tata kearsipan berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung administrasi peradilan yang modern sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

Demikian ditegaskan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, SH., MH ketika membuka kegiatan Pembinaan Tata Persuratan di lingkungan empat peradilan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (20/06/12).

Kegiatan yang mengusung tema “wujudkan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas” ini diikuti seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan direncanakan berlangsung hingga hari Jum’at (22/6/2012) dengan narasumber berasal dari Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara RI dan Mahkamah Agung.

Pembukaan kegiatan yang merupakan agenda Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Hj. Nurganti Saragih, SH., MH., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Drs. H. Mansur Nasir, SH.

“Kegiatan pembinaan tata persuratan yang akan dilaksanakan ini merupakan awal kebangkitan sistem persuratan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya,” tandas Nurhadi.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan pertimbangan bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara Nomor: KEP/72/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang telah dicabut dan digantikan dengan Permenpan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah.

Nurhadi menyampaikan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk segera menyusun dan menyelesaikan draft pengganti SK KMA 143 ini pada tahun ini juga sehingga diharapkan regulasi yang baru tentang administrasi tata persuratan di lingkungan Mahkamah Agung dan di seluruh pengadilan dapat segera diimplementasikan di tahun 2013.

Nurhadi menginginkan perubahan secara cepat atau revolusi di bidang administrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya mutlak harus dilakukan. Tidak sekedar diwacanakan, Nurhadi juga menunjukkan contoh bagaimana menciptakan perubahan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Kesejahteraan warga peradilan

Nurhadi juga menegaskan bahwa pengelolaan tunjangan kinerja atau remunerasi di MA perlu terus dibenahi. Karena itu, ia memberikan perhatian serius pada  persoalan ini.

“Minggu pertama setelah saya dilantik sebagai Sekretaris MA orang pertama yang saya ajak duduk bersama adalah Kepala Biro Keuangan untuk membahas bagaimana agar remunerasi dibayarkan tepat waktu setiap bulannya, tidak per-tiga bulan,” ujar mantan Kepala Biro Hukum ini bersungguh-sungguh, “Dan hasilnya seperti yang telah Saudara-saudara rasakan hingga sekarang,” lanjutnya.

Berangkat dari tunjangan kinerja ini, selaku sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menginginkan terbangunnya komitmen bersama warga peradilan dalam hal peningkatan kinerja dalam segala aspek.

“Saya menginginkan warga peradilan sejahtera dan berwibawa,” tegas Nurhadi. Untuk itu ia mengharapkan kepada semua pihak terkait bekerja sama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kinerja.

Penyamaan persepsi terkait pola pikir dan budaya kerja yang merupakan area pertama perubahan menjadi penekanan Nurhadi sebagai titik tolak meraih delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi. Mulai dari hal-hal kecil seperti kuitansi, kebersihan kamar mandi, kedisiplinan, hingga penganggaran berdasar kebutuhan faktual - bukan sekedar keinginan: semuanya diuraikan dengan panjang lebar.

Kuncinya menurut Nurhadi adalah memulai dari diri sendiri. “Apa yang saya sampaikan memang bunyinya selalu sama, sehingga diharapkan pemahaman kita juga sama,” pungkas Nurhadi menutup sambutannya.

scroll back to top
Last Updated on Thursday, 01 November 2012 06:54  

Ketua

ketua

Informasi Profil

Informasi Pelayanan

Laporan Akses Informasi

Informasi Program

Perkara & Persidangan

Peraturan & Kebijakan

Organisasi Pengadilan

RSFirewallProtected